Intisari Liputan:
- Warga Harwood di Dakota Utara, Amerika Serikat, menyetujui kelanjutan megaproyek data center kecerdasan buatan (AI) senilai $3 miliar atau sekitar Rp 54 triliun.
- Pemungutan suara warga berakhir telak 325 berbanding 105 untuk menolak aturan pembatasan, menjadikannya anomali di antara puluhan penolakan proyek serupa di Amerika Serikat.
- Kas pemerintah daerah setempat diproyeksikan mengantongi pemasukan pajak properti baru hingga $1,65 juta atau setara Rp 29,7 miliar setiap tahunnya.
Pernahkah Anda terpikir, saat kita begitu asyik melontarkan prompt rumit ke asisten digital, melakukan vibe coding di laptop, atau mengatur ekosistem smart home di rumah, ke mana seluruh beban komputasi itu bermuara? Jawabannya ada pada ribuan deretan server rack yang berputar tanpa henti di dalam fasilitas data center berdaya raksasa. Namun, lonjakan infrastruktur kecerdasan buatan (AI) global kini tengah menghadapi tantangan sosial yang sangat pelik: penolakan masyarakat lokal akibat kekhawatiran bising mesin pendingin, kelangkaan air, dan lonjakan beban jaringan listrik pemukiman.
Di Amerika Serikat, gelombang perlawanan publik terhadap ekspansi fasilitas komputasi awan ini bahkan sudah merambah ke kotak suara resmi pemilu sela. Sebagaimana dicatat dalam laporan analitis The Washington Post, tercatat ada 41 inisiatif referendum lokal di 10 negara bagian Amerika Serikat yang dirancang warga untuk membatasi, memperketat regulasi, atau menghentikan pembangunan pusat data. Menariknya, dari puluhan pemungutan suara tersebut, 40 wilayah kompak menyetujui pengetatan aturan. Hanya ada satu kota kecil berpenduduk sekitar 845 jiwa yang berani mengambil langkah melawan arus, yakni Harwood di Dakota Utara.
Anomali Harwood: Alasan Warga Memilih Guyuran Pajak Ketimbang Menolak AI
Alih-alih memusuhi fasilitas komputasi masif, warga Harwood justru meloloskan proyek pusat data milik Applied Digital seluas 1,8 juta kaki persegi (sekitar 167.000 meter persegi). Seperti dilaporkan secara rinci oleh Mashable, pemungutan suara terkait klausul Pasal X (Article X) yang diniatkan membatasi proyek industri berat berakhir telak dengan skor 325 berbanding 105 suara. Mayoritas warga sepakat mencoret aturan pembatasan tersebut demi memuluskan investasi bernilai $3 miliar atau setara sekitar Rp 54 triliun (berdasarkan estimasi kurs acuan sekitar Rp 18.000 per dolar AS).
Pertimbangan utama masyarakat lokal dan wali kota setempat bukan sekadar euforia teknologi canggih atau adopsi chipset akselerator terbaru, melainkan realitas ekonomi yang sangat nyata. Pihak pengembang menawarkan pemasukan pajak properti tahunan senilai $1,65 juta atau sekitar Rp 29,7 miliar per tahun (mengacu pada kurs sekitar Rp 18.000 per dolar AS). Bagi kota pedesaan kecil dengan anggaran belanja yang sangat terbatas, guyuran dana segar ini setara dengan pelipatgandaan kas daerah secara instan untuk memperbaiki fasilitas publik, sekolah, dan jalanan umum tanpa harus menaikkan pajak hunian warga.
Tolok Ukur Konsumsi Daya dan Pelajaran Penting untuk Data Center di Indonesia
Secara teknis, benchmark beban operasional pusat data AI berskala hyperscale memang tidak bisa dipandang sebelah mata. Sebuah kompleks server komputasi awan modern umumnya menyedot daya listrik stabil mulai dari 100 hingga 300 megawatt (MW), kapasitas yang setara dengan konsumsi listrik puluhan ribu rumah tangga. Warga di berbagai wilayah Amerika Serikat menolak kehadiran fasilitas semacam ini karena cemas tarif listrik rumah tangga mereka ikut melambung dan sistem pendingin cairan industri menguras sumber daya air tanah. Regulasi birokrasi yang rumit pun kerap dianggap warga penolak sebagai benteng pertahanan terakhir dari bloatware proyek industri berat.
Dinamika yang terjadi di Harwood memberikan tolok ukur berharga bagi perkembangan infrastruktur digital di tanah air. Seperti yang kerap kita bahas di Rubrik Teknologi Terkini, Indonesia saat ini juga sedang menjadi episentrum pembangunan data center di Asia Tenggara, khususnya di kawasan industri Cikarang, Karawang, hingga Batam. Agar proyek triliunan rupiah tidak menuai penolakan sosial serupa, pengembang pusat data di Indonesia wajib menjamin stabilitas jaringan transmisi listrik PLN, menerapkan teknologi pendingin sirkuit tertutup ramah lingkungan, serta memastikan masyarakat di sekitar lokasi benar-benar merasakan dampak ekonomi nyata lewat penyerapan tenaga kerja dan pendapatan asli daerah.
